LBH Keadilan Soroti Program BPBD Kota Tangsel
REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN — Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Keadilan menyoroti program penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota
Tangerang Selatan (Tangsel). BPBD dianggap lalai dalam upaya mengurangi
resiko bencana.
"Dua anak pelajar yang terseret arus karena bermain di aliran kali
yang sedang meluap merupakan korban dari kelalaian BPBD Tangsel, dalam
memitigasi bencana. Terseretnya dua anak itu dan ditemukan meninggal,
itu takdir Tuhan, adalah hal yang berbeda," kata Ketua LBH Keadilan,
Hamim Jauzie, Rabu (26/2).
Katana (Keluarga Tangguh Bencana) yang menjadi program nasional, kata
dia, seharusnya dapat diterapkan di masyarakat rawan bencana dengan
baik.
Terlebih sejumlah titik di Tangsel merupakan kawasan langganan
banjir. "Apakah BPBD Tangsel, telah bekerja menyosialisasikan ini. Kalau
Katana berjalan, seharusnya tidak ada anak-anak bermain air di lokasi
yang arusnya sedang deras dan ketinggiannya terus bertambah," kata dia.
Menurut dia, Katana program yang sangat baik dalam memitigasi
bencana. Mengingat, menurut penelitian, pada saat bencana, keluarga
dapat menyelamatkan diri sampai dengan 65 persen.
"Sudah sejauh mana BPBD Tangsel menjalankan program Katana itu. Berapa banyak keluarga yang sudah terdaftar sebagai Katana di BPBD Tangsel," ucapnya
Sepanjang pengetahuan LBH Keadilan saja,
BPBD Tangsel, belum banyak bekerja mensosialisaikan Katana. Secara
sederhana di RW tempat LBH Keadilan berkantor di wilayah, Pamulang,
belum pernah ada pelatihan oleh fasilitator Katana.
"Selain pelibatan masyarakat umum, apakah media massa, dunia usaha
juga sudah dilibatkan dalam membumikan Katana oleh BPBD. Jika sudah
dilibatkan sudah sejauh mana pelibatannya. Jadi hemat saya, program
Katana ini tidak atau belum berjalan dengan baik," ucap Hamim.
Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Eva Puspita mengatakan,
hanyutnya dua pelajar SD adalah kesalahan pemerintah. "Kalau korban,
keteledoran kita, anak-anak harus diawasi," ujar anggota DPRD Partai
Golkar di Pondok Aren, Tangsel, Rabu (26/2).
Karena itu, ucap dia, kinerja BPBD harus dievaluasi. Terlebih, saat
kejadian hanyutnya dua anak di kali Perumahan Pondok Maharta, anggota
BPBD tidak terlihat berada di lokasi.
Dikatakan Eva, beberapa saat setelah informasi tersebar bahwa adanya
korban terseret arus, BPBD baru turun dan datang menggali informasi.
Padahal, perumahan itu sedang diterjang banjir.
"Nanti kita evaluasi kinerjanya. Contoh kaya perahu karet itu, saya
di komisi dua, perahu karet itu penting mas, saya harapnya satu
kecamatan satu, kalau bisa satu kelurahan satu," tandasnya.
Foto:
Sumber: republika.co.id
0 Response to "LBH Keadilan Soroti Program BPBD Kota Tangsel"
Posting Komentar